Warga Benda Kota Tangerang Sampaikan 164 Bukti Kejanggalan Proyek JORR 2

Tangerangexpose.com – KOTA TANGERANG – Warga Kampung Baru, Jurumudi yang terdampak penggusuran proyek Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR) kembali menjalani sidang lanjutan perkara gugatan harga tanah. Sidang ke 9 ini mengagendakan pembuktian berkas dari pihak warga di Pengadilan Negeri Klas 1 A Tangerang.

Kuasa Hukum Warga Jurumudi dari LPBHNU Kabupaten Tangerang, Anggi Alwik Juli Siregar mengatakan dalam sidang ini pihaknya mengajukan 164 bukti. Bukti tersebut terdiri dari KTP warga, sertifikat hak milik, AJB akte jual beli, Resume harga tanah dari KJPP, Surat Konsinyasi, 13 undangan sosialisasi penggusuran dari pengembang tahun 2013 dan 2017.

“Tadi sidang berlangsung sekitar 1 jam karena pembuktian cukup lama, karena di periksa hakim dan diperiksa oleh tergugat,” ujarnya kepada awak media usai sidang, Selasa, (2/3).

Kepada Hakim dalam sidang tersebut Anggi juga menyampaikan sejumlah peraturan Undang-Undang yang dinilai telah dilanggar oleh pengembang. Diantaranya Undang-Undang pengadaan tanah nomor 2 tahun tahun 2012 tentang pengadaan tanah demi kepentingan umum untuk pembangunan. Lalu, Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan tanah peraturan presiden. Kemudian, Perpres soal pengadaan tanah revisi tahun 2015 nomor 148.

“Ada juga KUH (Kitab Undang-Undang Hukum) perdata ada juga TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) tahun 1998 tentang hak asasi manusia, dan peraturan peraturan lainnya. Jadi di total ada 164 bukti,” jelas Anggi.

Pihak tergugat yang hadir diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr), Badan Pertanahanan Nasional dan PT JKC, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Walikota Tangerang, BPN dan Gubernur diwakili kuasa hukumnya. Hadir pula pihak Kelurahan Jurumudi dan Kecamatan Benda tak hadir. Namun Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) konsisten tak hadir sejak awal sidang pertama.

Semua bukti-bukti tersebut kata Anggi sudah diterima oleh Majelis hakim. Namun, ada 1 bukti yang dipulangkan lantaran kurang lengkap.

“Ada satu tadi soal sertifikat atas nama penggugat 9 atas nama bu Aas, karena memang ada kesalahan tulis, jadi di sertifikat dengan di alat bukti tulis itu tidak sesuai namanya, nanti kita perbaiki. Nah minggu depan kita tambahkan sebagai alat bukti. Selasa nanti,” jelasnya.

Semua bukti kata Anggi Sudak berimbang. Namun yang menjadi sorotan ada lag soal kejanggalan harga tanah. Dimana ada perbedaan antara surat dari KJPP dan Konsinyasi.

“Harapan pasca sidang ini, hakim bisa melihat bahwasanya memang bukti yang diberikan oleh penggugat warga Jurumudi, itu sudah lengkap dan kita udah bisa dilihat tergugat dalam hal ini pupn maupun BPN sampai jasamarga telah melakukan perbuatan melawan hukum,” katanya.

Salah satu warga, Dedi Sutrisno berharap majelis hakim dapat bersikap objektif. Kata dia bila berbicara cacat hukum hal itu sudah dapat terlihat jelas dari prosesnya sejak awal.

“Saya ingin menyampaikan beberapa hal misalnya Resume itu dilakukan KJPP itu tidak melihat langsung ke lapangan atau tidak sesuai dengan harga pasaran, mereka hanya melihat gambar dan foto,” katanya.

“Yang kedua mereka membuat melawan hukumnya, hasil Resume itu tidak sesuai dengan konsinyasi yang di lakukan pemohon dalam hal ini tergugat 1 PUPR. Yang ketiga inpintarisasi itu tidak lengkap semua,” tambahnya.

Kemudian keempat, kata dia semua barang milik warga yang rusak saat proses penggusuran belum mendapat ganti rugi dari pengembang. Sehingga dia meminta keadilan soal hal tersebut.

“Yang ke 5 belum ada konsinyasi tetapi sudah di eksekusi seperti kemarin, itu padahal lahannya bangunannya sudah gak da, tapi kenapa baru tiba-tiba mereka minta permohonan pengosongan lahan,” kata Dedi.

Lalu soal kesepatakatan antara pengembang dan warga soal tak ada proses pengerjaan proyek selama sidang berlangsung.

Diketahui kesepakatan itu tercipta ketika kedua belah pihak dipanggil ke Polres Metro Tangerang Kota. Diketahui, PT Wika sempat meminta perlindungan hukum kepada Polres Metro Tangerang Kota atas sikap warga yang dinilai telah mengalang-halangi pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) itu.

Warga pun memenuhi pemanggilan polisi pada Selasa, (12/1) lalu untuk dimintai keterangan. Hasilnya, kedua belah pihak antara warga dan pengembang melakukan kesepakatan pada Rabu, (13/1). Namun, saat pemanggilan tersebut PT JKC diwakilkan oleh PT WIKA.

Ada 5 kesepakatan dan pernyataan antara warga dengan PT JKC dan WIKA yang ditanda tangani kedua belah pihak pada 13 Januari lalu. Yakni pendirian posko warga merupakan bentuk kekecewaan atas tidak adanya ihtikad baik dari PT JKC dan WIKA. Lalu, JKC dan WIKA mengetahui bahwa 27 bidang tanah milik warga dengan nilai harga Rp 2,7 juta Parimeter sebagaimana disebutkan dalam resume KJPP Firman Aziz.

Kemudian, apabila masing-masing pihak tidak keberatan bidang tanahnya dilaksanakan pembangunan maka PT WIKA tetap bisa melaksanakan proyeknya. Bahwa pembangunan proyek tersebut dapat dilaksanakan oleh PT WIKA memberikan uang kompensasi sejumlah Rp 1,5 juta per Kepala Keluarga (KK) dan uang dapur Rp 30 Juta perbulan selama proses hukum di PN Tangerang usai.

Lalu keempat, uang tersebut dalam 1 tahap selambat lambatnya 3 hari setelah kesepakatan. Yang terakhir, tidak ada warga yang menggangu dan menghentikan proyek pekerjaan PT WIKA diatas tanah yang sudah keputusan hukum. Dan apabila ada warga yang menggangu akan diproses secara hukum yang berlaku.

Kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh 6 orang. 2 orang dari PT WIKA yakni Tomi Fikar Alamsyah dan Alfiltra Pangestu Utama. Lalu dari pihak warga Dedi Sutrisno dan Desi Sriyanti. Kemudian kuasa hukum warga, Anggi Alwik Juli Siregar dan Nova Abu Bakar.

“Di perjanjian itu jelas tidak boleh pihak kontraktor untuk melaksanakan proyek Di tanah warga yang masih sengketa tapi kemarin bisa dilihat sendiri,” pungkas Dedi. /***

Bagikan berita ini ;

About Redaksi

Check Also

PA GmnI Kota Tangerang Apresiasi Ketua DPRD, Uis: Yang Bermain Tindak Tegas

tangerangexpose.com – KOTA TANGERANG – Sekretaris Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *