Tangerang Expose Situs Berita Nomor 1 Ditangerang
Related Articles
Tangerangexpose.com – KOTA TANGERANG SELATAN – Kondisi pandemi covid-19 masih belum berakhir di Indonesia terkhusus di Kota Tangerang Selatan, sesuai data Provinsi Banten tertanggal 19 Oktober 2020 kota bermottokan Cerdas, Modern dan Religius tersebut masuk dalam katagori zona merah. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian khusus pemerintah setempat.
Hal itu disampaikan Koordinator Bidang Penanggulangan Bencana dan Pendataan Tangerang Public Servis (TPS) Agus Priyono, menurutnya, pihak pemerintah harusnya lebih peka dan serius memberikan pelayanan yang prima, optimal dan maksimal untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam mensosialisasikan bahaya virus corona (Covid-19) bukan memprioritaskan proyek fisik dan proyek yang diduga siluman.
“Pemerintah harus peka dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dalam menghadapi pandemi ini,” kata Agus.
“Jangan hanya mengejar pembangunan yang tidak perlu dan yang lebih penting lagi, bagaimana Pemkot Tangsel melakukan penyadaran terhadap Sumber Daya Manusia yang ada di Tangerang Selatan,” paparnya.
Lanjut Agus, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari lpse.tangerangselatankota.go.id pemerintah Kota Tangerang Selatan masih lebih mengkedepankan pembangunan fisik daripada bahaya pandemi covid-19.
Bahkan lanjut Agus, diduga ada proyek fiktif yang bernilai ratusan juta rupiah yang tidak jelas peruntukkannya. “Ini toh lucu ada judul paket yang sangat aneh, ‘Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat‘ nilai Pagu Paket Rp. 179.000.000 dan nilai HPS Rp. 174.600.000. Itu proyek apa? Harusnya jelas dan gamblang dong, masa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat narasi judul paket seperti itu, sehingga kuat dugaan itu proyek siluman,” cetus Agus
“Jangan-jangan ini bisa jadi kemungkinan untuk biaya kampanye, karena tidak jelas peruntukkannya. Apakah Barang untuk diserahkan kepada masyarakat itu Banner, kerudungan, Gelas dan lainnya untuk keperluan Pilkada? Intinya, Saya akan minta kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten untuk menyoroti semua pengadaan barang dan jasa di Tangsel, jangan sampai momentum Pilkada ini dijadikan politik bancakan anggaran di Tangsel,” pungkasnya.
Untuk diketahui, hingga berita ini diturunkan wartawan tangerangexpose.com belum dapat menghubungi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. /rill
