Tangerang Expose Situs Berita Nomor 1 Ditangerang
Related Articles
tangerangexpose.com – KOTA TANGERANG – Pemkot Tangerang melalui Dispora menggelontorkan dana hibah untuk lima organisasi dari bidang Olahraga dan Kepemudaan. Tidak tanggung-tanggung, total keseluruhan mencapai 17,4 miliar.
Rinciannya yakni, KONI Kota Tangerang sebesar Rp 15 miliar, NPCI Kota Tangerang Rp 450 juta, KNPI Kota Tangerang sebesar Rp 750 juta, Kwarcab Pramuka Kota Tangerang sebesar Rp 750 juta, dan KORMI Kota Tangerang sebesar Rp 450 juta.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang, Kaonang menyampaikan, lima organisasi yang berada dibawah naungan Dispora baru tiga organisasi yang telah melakukan tandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yakni KONI Kota Tangerang, Kwarcab Pramuka Kota Tangerang, dan NPCI Kota Tangerang.
“Tiga organisasi ini sudah melakukan tandatangan NPHD karena telah memenuhi syarat dan ketentuan,” ucap Kaonang seperti dilansir media plp, pada Senin 1 April 2024.
Kaonang menambahkan, dua organisasi lainnya yang belum tandatangan NPHD adalah Kormi Kota Tangerang dan KNPI Kota Tangerang. Hal ini disebabkan karena belum memenuhi syarat dan ketentuan, sehingga pihaknya masih menunggu kekurangan tersebut.
“Kormi masih kita tunggu, dan KNPI Kota harus dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) Plt Ketua, dari KNPI Provinsi Banten, sehingga kita belum bisa menindaklanjutinya ke proses NPHD,” pungkasnya.
Menyikapi belum ditandatangani NPHD oleh KNPI, Ketua MPI KNPI Kota Tangerang Uis Adi Dermawan mengungkapkan, bahwa memang saat ini rekan-rekan pengurus masih sedang proses permohonan SK pengusulan Plt Ketua kepada Ketua KNPI Provinsi Banten.
“Ya saya setuju dengan Kadispora aturannya memang harus menunggu SK Plt Ketua KNPI agar legalitas yang berhak melakukan penandatanganan NPHD secara hukumnya sah,” tegas Uis.
Menurut dia, kalau penandatanganan NPHD bisa kapan saja, yang penting masih dalam satu tahun anggaran yang sama, kecuali pengusulan dan eksposes program kerja TA 2025, baru ada batasnya yakni 31 Maret kemarin.
“Penandatanganan NPHD memang kalau lebih cepat memang lebih bagus, sehingga program kerja yang sudah direncanakan bisa langsung dieksekusi,” bebernya.
Namun demikian, Bung Uis, sapaan akrabnya, mengkritisi Plt Ketua Ahmad Baihaki yang saat ini cenderung pola komunikasinya yang kurang aktif. Seharusnya ketika sudah ditetapkan Plt Ketua KNPI bisa segera melakukan konsolidasi pengurus dan silaturahmi serta melaporkan hasil pleno kepada Ketua KNPI Provinsi Banten.
“Salahsatu hasil pleno juga kan merekomendasikan Plt Ketua KNPI melakukan evaluasi kepengurusan dengan menggelar rapat BPH, namun belum dilaksanakan. Kemudian, apakah Plt Ketua sudah menjalin komunikasi dengan Ketua KNPI Provinsi Banten melaporkan hasil pleno,saya rasa belum juga. Jangan pun ke Ketua KNPI Banten, ke saya sebagai Ketua MPI-nya juga belum ada laporan dan komunikasi lebih lanjut,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut Uis menyarankan agar Plt Ketua KNPI saat ini harus lebih aktif lagi menjalin komunikasi, mengkonsolidasikan pengurus serta membahas pekerjaan rumah yang ada pasca ditinggal mundurnya Ketua KNPI Yudhistira Prasasta.
“Selain PR mengurus SK Plt. Ketua, masih banyak PR yang dikerjakan, seperti Muscam bagi DPK yang belum menggelar, ada Muscam yang deadlock sampai saat ini bahkan Plt Ketua saat ini aja masih menjabat Ketua DPK Cipondoh,” pungkasnya. /***
