Tangerang Expose Situs Berita Nomor 1 Ditangerang
Related Articles
Tangerangexpose.com – KOTA TANGERANG – Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuanga) Provinsi Banten Mengharapkan agar Abdi Negara untuk memaknai Pancasila secara utuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan itu bukan hanya menjadi keinginan pemerintah tetapi menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan PDI Perjuangan Provinsi Banten, Hendri Zein, Selasa (31/5/2021) sore.
Demi memberikan pelayanan yang maksimal, optimal dan prima untuk masyarakat, kata Hendri Zein, para Abdi Negara harus bisa menjalankan sumpah jabatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Pelayanan adalah dasar kebutuhan, Abdi Negara harus hadir ditengah masyarakat, menggali informasi kebutuhan masyarakat dan lain seterusnya, jalankan sebaik mungkin fungsi pelayanan untuk masyarakat, ini adalah nilai-nilai luhur dari pemahaman Pancasila,” ucapnya
Misalnya di Dinas Pendidikan Kota Tangerang, jelas Hendri Zein, bahwa masyarakat harus mendapatkan informasi secara utuh baik itu beasiswa dan lainnya, memberikan pelayanan yang baik bukan hanya gratis.
Dinas Perkim, lanjut Hendri Zein, bahwa soal pembangunan itu tidak harus megah dan mewah, tatapi merata dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
“Pengamalan Pancasila bagi Abdi Negara tidak ada secaraa khusus, semuanya adalah umum. Tetapi aktualisasinya harus dijalankan dan diterapkan sehingga para Abdi Negara dapat memaknai Pancasila dengan utuh sesuai dengan sumpah jabatan yang diterima,” pungkasnya.
Untuk diketahaui, Tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahir Pancasila, dasar negara yang menjadi pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Istilah Pancasila juga mulai diperkenalkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. Pancasila melalui sejarah panjang hingga ditetapkan sebagai dasar negara dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. /ian
